Gangguan indera (terutama gangguan penglihatan) masih menjadi masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat baik global maupun nasional. Gangguan indera dapat terjadi pada seluruh kelompok umur, karena luasnya penyebab dan faktor risiko terjadinya gangguan. Stigma bahwa gangguan indera bukan merupakan masalah kesehatan, menyebabkan gangguan indera diabaikan dan baru dianggap sebagai masalah serius bila menimbulkan kecacatan seperti kebutaan dan ketulian. Keinginan pemerintah untuk, “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” dan ”Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional”, maka Pemerintah berupaya menangani permasalahan gangguan mata dan kebutaan, sebab kesakitan dan kecacatan yang disandang masyarakat akibat gangguan penglihatan berdampak pada penurunan produktivitas dan kualitas hidup manusia.
Survei Kebutaan Cepat Berbasis Populasi atau Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) tahun 2014-2016 yang dilakukan di 15 Provinsi di Indonesia, cukup memberikan gambaran bahwa Indonesia memiliki masalah kebutaan yang cukup serius. Angka Kebutaan Indonesia mencapai 3 % merupakan negara dengan angka kebutaan tertinggi di Asia Tenggara. Hasil RAAB di Provinsi NTB sendiri menunjukkan angka kebutaan sekitar 4%, nomor dua setelah Jawa Timur yang mencapai angka kebutaan sekitar 4,4 %.Dalam rangka mengatasi permasalahan gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia, Pemerintah mengutamakan upaya promotif- preventif melalui pendekatan: (1) pengendalian faktor risiko, (2) kegiatan skrining atau deteksi dini gangguan penglihatan dankebutaan pada kelompok berisiko, serta (3) penguatan aksesmasyarakat pada layanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu. Hal ini juga tidak lepas dari upaya kuratif rehabilitatif yang menunjang keberhasilan program.
Untuk menanggulangi masalah gangguan penglihatan dan kebutaan tersebut tentu diperlukan program pencegahan yang baik dan mampu memberikan tata laksana serta dapat membantu agar capaian Pencegahan dan pengendalian tepat waktu dan tepat sasaran. Pengembangan sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan, pemberian pelayanan yang bermutu, sistem rujukan, pembiayaan dan sistem informasi kesehatan yang baik akan sangat mendukung upaya Pencegahan dan pengendalian gangguan penglihatan dan kebutaan khususnya di tingkat FKTP.
Sejalan dengan “Peta Jalan Pencegahan dan pengendalian Gangguan Penglihatan di Indonesia Tahun 2017 – 2030” dan Permenkes no 82 tahun 2020, maka kepedulian dan pengetahuan masyarakat perlu ditingkatkan agar program Pencegahan danpengendalian gangguan penglihatan dan kebutaan salah satunya melalui screening katarak, dapat terlaksana dan dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih untuk screening katarak.keberhasilan program. Untuk menanggulangi masalah gangguan penglihatan dan kebutaan tersebut tentu diperlukan program pencegahan yang baik dan mampu memberikan tata laksana serta dapat membantu agar capaian Pencegahan dan pengendalian tepat waktu dan tepat sasaran. Pengembangan sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan, pemberian pelayanan yang bermutu, sistem rujukan, pembiayaan dan sistem informasi kesehatan yang baik akan sangat mendukung upaya Pencegahan dan pengendalian gangguan penglihatan dan kebutaan khususnya di tingkat FKTP. Sejalan dengan “Peta Jalan Pencegahan dan pengendalian Gangguan Penglihatan di Indonesia Tahun 2017 – 2030” dan Permenkes no 82 tahun 2020, maka kepedulian dan pengetahuan masyarakat perlu ditingkatkan agar program Pencegahan danpengendalian gangguan penglihatan dan kebutaan salah satunya melalui screening katarak, dapat terlaksana dan dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih untuk screening katarak.
Workshop diatas adalah bagian dari Bakti Sosial GG GOS 2 ( Gift of Sight) Operasi Katarak tahap 2
dengan target 1100 pasien Katarak antara RC Bandung, partner Rotary Club bekerja sama dengan Pusat
Mata Nasional Rumah Sakit Cicendo dan Kemenkes RI sejak 2018.
Rotary Club of Bandung
Comments